MENERAPKAN KEBIJAKAN BAHASA

2.1 Kebijakan Bahasa

            Kebijaksanaan bahasa merupakan satu pegangan yang bersifat nasional, untuk kemudian membuat perencanaan bagaimana cara membina dan mengembangkan satu bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang dapat digunakan secara tepat di seluruh negara, dan dapat diterima oleh segenap warga yang secara lingual, etnis, dan kultur berbeda (Chaer & Agustina, 2010: 177).

            Kebijakansanaan merupakan satu pegangan yang bersifat nasional yang mempunyai tujuan akhir, yakni sebagai alat komunikasi verbal yang dapat digunakan secara tepat di seluruh Negara dan dapat diterima oleh segenap warga secara lingual, etnis, dan kultur yang berbeda (Aslinda &       Syafyahya,2010: 113).

            Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebijaksanaan itu dapat diartikan sebagai suatu pertimbangan konseptual dan politis yang dimaksudkan untuk dapat memberikan perencanaan, pengarahan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pengolahan keseluruhan masalah kebahasaan yang dihadapi oleh suatu bangsa secara nasional.

            Berbicara mengenai kebijakan bahasa, pertama dipersoalkan: (a) mengapa perwujudan bahasa perlu direncanakan, (b) apa yang direncanakan, (c) siapa yang merencanakan, dan (d) bagaimana merencanakannya. Jawaban dari persoalan diatas akan menjadi dasar pengambilan kebijaksanaan bahasa yang bersifat menyeluruh. Kebijaksanaan bahasa yang dihubungkan dengan sosiolinguistik lebih banyak berisi tentang:

a.       Usaha agar tidak terjadi konflik bahasa

b.      Usaha agar bahasa dipergunakan sesuai dengan fungsinya

c.       Bahasa sebagai alat komunikasi sosial yang berkembang menurut sistemnya.

2.1.1 Mengapa Perlu Perencanaan

     Kebijaksanaan dalam kebahasaan antara lain berisi tentang perencanaan. Perencanaan bahasa sebagai alat komunikasi dan perencanaan dalam pendidikan kebahasaan. Perencanaan dalam bidang pendidikan kebahasaan oleh karena melalui pendidikanlah terjadi perubahan sikap dari tidak tahu ke ingin tahu tentang perkembangan dan perubahan bahasa.

Jika dilihat dari segi sosiolinguistik, mengapa kita perlu membuat perencanaan kebahasaan? Kita mengetahui bahwa bahasa adalah bentuk tingkah laku sosial (Labov (dalam  Pateda, 1987: 93)). Bahasa dipergunakan oleh manusia untuk berkomunikasi. Dalam komunikasi ini, terjadi perbenturan sehingga muncul konflik-konflik, sekalipun konflik itu bukan konflik bahasa. Kiranya telah kita maklumi bahasalah yang mempertajam konflik itu. Kita sering menyaksikan dengan sebuah kata saja dapat terjadi konflik fisik. Berkatalah Anda kepada seseorang misalnya: Babi!” pasti sebentar lagi Anda akan dipukul atau ditinjunya.

Jadi, dari penjelasan beserta contoh diatas, bahwa perlu dibuat perencanaan dalam bidang kebahasaan itu sangat penting karena kita ingin memperkecil konflik bahasa itu. Kalau perencanaannya tidak matang, pasti malapetaka yang muncul. Dan tak seorang pun menginginkan malapetaka itu.

2.1.2 Apa yang Direncanakan

Bidang kebahasaan yang perlu direncanakan kalau dihubungkan dengan sosiolinguistik. Dengan demikian, bidang kebahasaan yang perlu direncanakan kalau dihubungkan dengan sosiolinguistik hendaknya berkaitan dengan:

a.       Pemantapan bahasa sesuai dengan fungsinya. Misalnya, suatu bahasa hanya berfungsi sebagai alat komunikasi di lingkungan keluarga. Dengan demikian, bahasa tersebut tak perlu diajarkan di sekolah. Akibatnya tak perlu perencanaan yang dihubungkan dengan pendidikan kebahasaan melewati pendidikan formal.

b.      Bahasa sebagai lingua franca. Ini ditujukan bagi negara-negara yang memiliki banyak bahasa daerah seperti Indonesia. Yang perlu direncanakan di sini yakni pemantapan sikap untuk rela mengorbankan bahasa daerah sendiri demi persatuan nasional.

c.       Penerimaan penutur bahasa untuk ikut membantu kebijaksanaan pemerintah dalam kebahasaan. Misalnya, di Indonesia dilancarkan penggunaan EYD.

d.      Pendidikan dan pengajaran kebahasaan di dalam dan di luar lembaga-lembaga pendidikan.

e.       Ketenagaan yang akan menangani masalah-masalah kebahasaan.

f.       Penerbitan hasil penelitian dan penulisan buku ilmiah yang berhubungan dengan sosiolinguitik.

g.      Penggalian sumber dana

h.      Kerja sama dengan lembaga atau perseorangan yang tidak menangani langsung bidang kebahasaan.

Perencanaan perlu sekali dirumuskan agar dapat mengetahui apa yang akan dikerjakan, kemana arah kegiatan, hasil apa yang diharapkan, metode apa yang akan digunakan, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan, dan dari mana kita memperoleh dana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kebahasaan itu.

2.1.3 Siapa yang Merencanakan

Yang menjadi  penanggung jawab bidang kebahasaan, antara lain terdiri dari empat komponen, yakni: (a) para ahli bahasa, (b) pemerintah, (c) guru bahasa, dan (d) masyarakat penutur bahasa yang bersangkutan, namun ada badan yang mengatur kebijakan kebahasaan. Di Indonesia yang mengatur kebijakan bahasa itu ialah Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan. Delegasi tanggung jawab banyak diserahkan kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. Jadi, yang merencanakan kegiatan itu, ialah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang didukung oleh Dapertemen Dalam Negeri. Meskipun ada saran para ahli bahasa, kalau pemerintah tidak menghiraukan saran tersebut, maka dapat dipastikan saran itu tidak akan dilaksanakan. Contoh misalnya, sampai sekarang ada toko dan perusahaan yang mencampuradukkan nama toko/perusahaannya dengan kata-kata bahasa asing. Hal tersebut belum dapat ditertibkan karena belum adanya larangan dari pemerintah.

2.1.4 Bagaimana Merencanakannya

Perencanaan kebijakan kebahasaan harus dilakukan secara terpadu. Karena perencanaan itu tidak muncul begitu saja. Perencanaan lahir berdasarkan studi mendalam dan melewati pertemuan-pertemuan ilmiah yang melibatkan semua unsur yang bersangkut paut dengan masalah kebahasaan. Dengan demikian perencanaan merupakan rumusan unsure-unsur dari pemerintah, para ahli bahasa, pengusaha, guru bahasa, golongan profesi, misalnya wartawan. Sebelum lahir perencanaan itu, diperlukan pertemuan berwujud rapar,seminar dan sebagainya.

2.2 Implementasi Kebijakan Bahasa

            Apabila masalah kebahasaan telah direncanakan dengan mempertimbangkan berbagai segi, maka tugas yang dilakukan ialah bagaimana melaksanakan kebijakan-kebijakan itu. Implementasinya tentu bertahap menurut urutan prioritasnya. Ada kebijakan yang mulai dengan penelitian-penelitian terlebih dahulu.

 Misalnya, bagi Indonesia penelitian sangat penting mengingat banyaknya bahasa daerah di Indonesia dan ada bahasa daerah itu yang belum pernah diteliti. Penelitian terhadap bahasa daerah seperti itu sudah sangat mendesak untuk menghindari kepunahannya. Penelitian kebahasaan penting dilaksanakan karena dengan penelitian tersebut, kebijakan bahasa akan lebih kuat.

Agar garis kebijakan diketahui orang, perlu pemuatannya dalam media massa dan media elektronik. Garis kebijakan tidak boleh hanya berwujud instruksi-instruksi, peraturan-peraturan, tetapi diikuti dengan pengawasan, apakah garis kebijakan dilaksanakan atau tidak. Dengan demikian, rumusan kebijakan yang telah diumumkan harus diikuti oleh penjelasan lisan sehingga semua pihak mengerti garis kebijakan tersebut. Misalnya, di Indonesia belum adanya pelanggaran mengenai kaidah bahasa disebabkan oleh belum adanya peraturan yang menaungi untuk mengaturnya. Sampai sekarang, belum ada ketentuan sanksi bagi mereka yang melanggar penggunaan EYD. Bahkan kelihatannya orang tidak menghiraukannya. Orang mengusulkan agar pengetahuan/penggunaan bahasa Indonesia yang baik dijadikan syarat untuk penerimaan calon pegawai dan kenaikan pangkat pegawai.

2.3 Aplikasinya dalam Pendidikan

       Dalam penerapan sosiolinguistik yang tidak boleh diabaikan ialah aplikasinya dalam pendidikan. Bagaimana interaksi kebahasaan dalam proses belajar mengajar penting untuk diketahui. Apabila berbicara tentang pengaplikasian sosiolinguitik dalam pendidikan, bukan berarti kita akan mengajarkan sosiolinguistik kepada murid-murid, tetapi kita (guru bahasa) harus membentengi diri dengan pengetahuan sosiolinguistik. Pengetahuan sosiolinguistik diperlukan agar materi yang kita berikan kepada anak didik dapat mereka cerna dan dapat dipergunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, aplikasinya dalam pendidikan dapat diterapkan melalui anak didik.

2.4 Hambatan dalam Perencanaan Bahasa

Suatu rencana pasti akan mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan boleh saja terjadi ketika perencanaan sedang disusun, bahkan ketika suatu rencana sedang dilaksanakan. Hambatan-hambatan itu meliputi :

a. Pemegang tampuk kebijakan

b. Sikap penutur bahasa

c. Dana

d. Ketenagaan

Kadang rencana yang telah disusun mendapat hambatan dari pemegang tampuk kebijakan pada masalah yang berbeda. Maksudnya, pemegang tampuk kebijakan yang bukan berurusan dengan persoalan kebahasaan. Misalnya di Indonesia, lembaga yang diserahi tugas untuk menentukan garis kebijakan kebahsaan adalah departemen pendidikan dan kebudayaan, dalam hal ini pusat pembinaan dan pengembangan bahasa.

Sikap penutur bahasa sangat menentukan kebijakan bahasa. Sebab, apapun yang ditetapkan oleh para ahli, apapun yang ditentukan oleh departemen, penutur bahasalah yang akhirnya menentukan. Penutur bahasalah yang mempergunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, sikap penutur bahasa harus diubah dari sikap negatif ke sikap positif. Sikap negatif misalnya tercermin dari sikap tidak mau tahu tentang garis kebijakan yang sedang dijalankan. Sikap negatif tercermin pula dari ucapan bahwa persoalan kebahasaan hanya tanggung jawab pemerintah dan ahli bahasa. Sikap-sikap sepertini sangat menghambat perencanaan dan kebijakan bahasa.

Suatu rencana juga memerlukan dana dan fasilitas. Tanpa dana tak terlalu banyak yang dapat dibuat. Namun, perlu diingatkan tanpa dana pun masih ada yang dapat dibuat. Dana boleh saja berasal dari pemerintah, tetapi boleh juga dari perseorangan, yayasan, dan sebagainya. Hanya yang perlu dipersoalkan ialah pemanfaatan dana yang disediakan.

Akhirnya kesulitan yang didapati dalam pelaksanaan perencanaan bahasa ialah faktor ketenagaan. Tenaga yang terlatih menangani soal-soal kebahasaan baik dari segi kuantitas maupun kualitas sangat kurang mengingat bahasa yang ditangani terlalu banyak. Penanganan ketenagaan menyangkut pula keamanan dan kesejahteraan tenaga-tenaga tersebut agar dapat melaksanakan tugas pengabdiannya dengan baik. Banyak tenaga yang mempunyai profesi dalam kebahasaan, tetapi tidak tertarik dalam persoalan kebahasaan karena keamanan dan kesejahteraan mereka tidak terjamin. Untuk itu masalah ketenagaan kebahasaan harus dikaitkan dengan persoalan keamanan dan kesejahteraan mereka.

BAB III

KESIMPULAN

Telah kita lihat bahwa perencanaan bahasa tidaklah selalu terencana sebagaimana orang merencanakan suatu usaha. Namun ada usaha-usaha perorangan atau kelompok manusia yang secara sadar atau tidak sadar mempengaruhi bentuk serta fungsi suatu bahasa. Saat ini pihak yang terlibat dalam perencanaan bahasa di Indonesia adalah Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang berdiri sejak 01 April 1975. Kemudian namanya berubah pada tahun 2000 menjadi Pusat Bahasa yang tugasnya sebagai pelaksana kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan bahasa. sasaran perencanaan bahasa yaitu Pembinaan dan pengembangan bahasa yang direncanakan ( sebagai bahasa nasional, bahasa resmi kenegaraan, dan sebagainya ), dan Khalayak di dalam masyarakat yang diharapkan akan menerima dan menggunakan saran yang diusulkan dan ditetapkan. aspek-aspek yang akan dilaksanakan sebagai tujuan perencanaan adalah Pembakuan ( standarisasi ), Modernisasi ( intelektualisasi ), Grafisasi ( tulisan dan ejaan. Adapun jenis-jenis masalah atau kendala yang sering timbul dalam perencanaan bahasa antara lain Dari segi bahasa, Dari segi warga pemakai bahasa Indonesia, Dari segi pelaksana, Dari segi proses perencanaan bahasa. Suatu rencana pasti akan mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan boleh saja terjadi ketika perencanaan sedang disusun, bahkan ketika suatu rencana sedang dilaksanakan. Hambatan-hambatan itu meliputi Pemegang tampuk kebijakan, Sikap penutur bahasa, Dana, dan Ketenagaan.